KPK Minta Azis Syamsudin Dicekal, Firli Bahuri Tegaskan untuk Kelancaran Pemeriksaan

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) H. Firli Bahuri memberikan respon kepada pertanyaan media massa atas permintaan cekal KPK untuk Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin. Kasus ini terkait tertangkapnya oknum penyidik KPK yang melakukan pemerasan ke Walikota Tanjung Balai M. Syahrial dan diduga ada keterlibatan Azis Syamsudin.

“KPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan tersebut, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan cekal. Semua KPK lakukan untuk kepentingan memudahkan penegakan hukum, jika KPK memerlukan permintaan keterangan terhadap seseorang yang diperlukan untuk pengumpulan keterangan apakah sebagai saksi maupun tersangka tentang apa yang diketahui, dialami atau didengar sesuai kesaksiannya,” kata Firli dalam pesan singkatnya kepada media, Jumat (30/4).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Lanjutnya, kenapa itu menjadi penting? “Karena KPK bekerja berlandaskan pada kecukupan bukti. Terkait dengan permintaan (cekal), tentu penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang berwenang. Cekal dilakukan terhadap seseorang untuk menjamin kepentingan penyidikan, KPK tentu memintakan cekal. Hal Itu semata mata untuk kepentingan kelancaran dan kemudahan permintaan keterangan seseorang,” tegas Firli.

Ditambahkan jenderal bintang tiga polri ini, KPK memohon dukungan masyarakat.

“Mohon dukungan dan doanya seluruh masyarakat Indonesia. Kami bertekad membersihkan Indonesia dari praktik korupsi. Semangat kami adalah semangat anak bangsa Indonesia, yang merindukan Indonesia bebas dari korupsi,” pungkasnya.

Diketahui, dalam konstruksi perkara disebut, pada bulan Oktober 2020, Syahrial menemui Azis di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, kemudian menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemerintahan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Atas perintah Azis, selanjutnya ajudan Azis menghubungi Stepanus Robin Pattuju (SRP) yang merupakan penyidik dari Polri itu untuk datang ke rumah dinas Azis tersebut.

Setelah itu, kata Firli, Azis langsung memperkenalkan M Syahrial dengan SRP. Dalam pertemuan tersebut, MS menyampaikan permasalahan terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan, kemudian meminta SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Firli mengatakan bahwa Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

“MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia/swasta) teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp 1,3 miliar,” kata Firli.

Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial, kata Firli, lalu diberikan kepada Maskur sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta.

Selain itu, KPK menduga Stepanus dan Maskur tidak hanya menerima uang dari Syahrial.

“MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta, sedangkan SRP dari Oktober 2020 sampai April 2021 diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar Rp 438 juta,” katanya. (rls)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *