Firli Bahuri Berharap Kepercayaan Publik Terhadap KPK Meningkat di Tahun 2022

  • Whatsapp
Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9/2021).(Dokumentasi Humas KPK)
banner 468x60

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap kepercayaan publik terharap lembaga yang kini dia pimpin kembali meningkat seperti di tahun-tahun sebelumnya. Firli meminta insan KPK bekerja keras demi mewujudkan hal tersebut.

“Harapan besar tahun 2022 adalah KPK akan semakin dipercaya dan kita semua pegawai KPK ada dalam satu suara untuk membaktikan diri kepada Ibu Pertiwi,” ujar Firli dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).

Bacaan Lainnya
banner 300250
Firli mengaku, strategi trisula penberantasan korupsi harus dilakukan semua jajaran di KPK. Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk menyelesaikan semua regulasi, prosedur, dan sarana kerja.

Untuk Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat harus menjalankan program peningkatan budaya antikorupsi masyarakat dan penyelenggara negara. Kedeputian Pencegahan dan Monitoring harus membuat kajian sistem baik di kementerian dan lembaga.

“KPK harus memastikan lewat pencegahan dan monitoring ini agar tidak ada satu rupiah pun dari anggaran negara yang dikorupsi,” harap Firli.

KPK Bekerja Keras

Firli menegaskan Kedeputian Penindakan tetap akan melakukan penindakan dengan tunduk kepada asas dan tugas pokok KPK. Semua Penindakan yang dilakukan KPK harus berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Kedeputian Koordinasi dan Supervisi diharapkan bisa membuat inovasi baru dalam pelaksanaan tugas. Kemudian Kedeputian Informasi dan Data harus bisa memberikan semua dukungan informasi dan teknologi untuk semua tugas-tugas KPK.

“Semua pegawai KPK harus bekerja keras dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar bisa mewujudkan orkestrasi pemberantasan korupsi,” kata Firli.

Sebelumnya, Firli juga menyoroti soal pesimisme yang hadir di masyarakat pasca adanya alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa waktu lalu. Firli mengklaim telah menjawab pesimisme tersebut dengan prestasi KPK sepanjang 2021.

“Pesimisme segelintir orang terhadap alih status ini, kami jawab dengan hasil nyata dari tingginya performa segenap insan KPK, yang dapat diketahui publik dari laporan capaian yang telah kami laporkan langsung kepada publik, pemerintah dan wakil rakyat di Senayan,” kata Firli kepada awak media, Jumat, 31 Desember 2021.

Capaian pertama adalah dalam penanganan perkara korupsi. KPK sepanjang 2021 telah melakukan 127 penyelidikan; 105 penyidikan; 108 penuntutan; 90 inkracht; eksekusi putusan 94; dengan jumlah tersangka yang ditahan sebanyak 123 orang.

Capaian kedua yakni dalam hal pemulihan aset, di mana per tanggal 20 Desember 2021 berhasil mencapai Rp374.378.628.093,00. Dari jumlah tersebut, yang disetor ke negara melalui PNBP sebesar Rp192.029.600.093,00, lalu yang disetor ke kas daerah sebesar Rp4.374.321.000,00, serta PSP/Hibah sebesar Rp177.974.707.000,00.

Capaian ketiga yakni mengenai penyelamatan potensi kerugian negara di mana KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp35,965 triliun. Lalu capaian keempat yakni dalam hal laporan LHKPN, di mana dari wajib lapor LHKPN sebanyak 377.228 orang, yang sudah menyampaikan laporan sebanyak 366.671 orang atau 97,20%.

LHKPN kali ini memiliki tingkat kepatuhan di eksekutif sebesar 92,46%, yudikatif sebesar 96,78%, legislatif sebesar 89,51%, dan di kalangan BUMN/BUMD sebesar 95,97%.

Capaian kelima yakni dalam hal laporan gratifikasi di mana KPK menerima total sebanyak 1.838 laporan. Sepanjang 2021, gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara senilai Rp 1,67 miliar. Lalu untuk pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta uang pengganti yang telah diputus dalam pengadilan senilai Rp166,48 miliar.

Selanjutnya, ada pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi serta TPPU senilai Rp24,63 miliar serta yang ditetapkan sebagai bukan milik negara senilai Rp5,6 miliar.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *